Kota Semarang (Humas) — Selama puluhan tahun, mimbar adalah tempat untuk mencerahkan jiwa. Kini, ia menjelma menjadi ruang baru untuk menjaga dan menyelamatkan kesehatan fisik masyarakat.
Di tengah upaya pemerintah memperluas kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), salah satu target krusial dalam RPJMN 2025–2030, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dr. Muhaimin Iskandar, mengambil langkah strategis dengan menggandeng para kyai, ustaz, dan tokoh agama sebagai Agen Perubahan.
Sebanyak 50 Penyuluh Agama Kementerian Agama Kota Semarang kini resmi menjadi bagian dari Gerakan Rekan Terdepan Jaminan Kesehatan Nasional (Garda-JKN). Bersama kader kesehatan dan pendamping PKH, mereka telah mengikuti kegiatan Training of Trainer (ToT) selama dua hari, mendapatkan pembekalan komprehensif tentang seluk-beluk BPJS, teknik komunikasi publik, dan manfaat jaminan sosial bagi masyarakat.
Langkah ini merupakan strategi yang berakar pada realitas sosial masyarakat, baik di desa maupun di kota. Di tengah rendahnya literasi finansial dan kesehatan, figur yang paling dipercaya masyarakat bukanlah petugas birokrasi, melainkan para Penyuluh Agama. Mereka adalah influencer sejati, mampu menembus skeptisisme, menjembatani kesalahpahaman, dan menyampaikan pesan sosial dengan bahasa keimanan. “Kami siap menjadi bagian dari Garda-JKN untuk mensosialisasikan apa dan bagaimana BPJS kepada masyarakat,” ujar Sutaat, Penyuluh Agama Kemenag Kota Semarang yang bertugas di Kecamatan Banyumanik. Mantan dosen Politeknik Balekambang Jepara dan Universitas Widya Husada Semarang ini kini mengenakan jaket Garda-JKN sebagai simbol tugas barunya sebagai agen perubahan sosial.
Kesediaan itu lahir dari kesadaran bahwa perlindungan sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari kesehatan dan kesejahteraan umat.
Kini, 50 Penyuluh Agama berada di garda terdepan, mengemban misi penting menerjemahkan istilah dan konsep asuransi sosial yang rumit menjadi pesan sederhana yang dapat dipahami jamaah. Mereka bukan sekadar juru bicara, tetapi penerjemah kepercayaan.
Sukses tidaknya perluasan JKN dan peningkatan literasi kesehatan masyarakat kini sangat bergantung pada sejauh mana pesan tersebut dapat disampaikan dari mimbar ke hati umat.
Puncak kegiatan ini digelar di Pondok Pesantren Al Itqon, Kecamatan Pedurungan, Semarang, Rabu (29/10/2025). Dalam kesempatan itu, Menko PMK yang akrab disapa Cak Imin, juga menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah SMK berbasis pesantren, menegaskan peran lembaga agama sebagai kunci dalam paradigma baru Pemberdayaan Sosial.
Paradigma ini menggeser fokus dari sekadar Bantuan Sosial yang pasif menuju pemberdayaan yang produktif. “Pesantren, selain sebagai lembaga pendidikan, juga merupakan laboratorium sosial untuk membantu perkembangan masyarakat. Dengan ilmu yang dimiliki, para alumni pesantren diharapkan menjadi agen pembangunan ekonomi, agen sosial, sekaligus agen transformasi bangsa,” tegas Cak Imin.
Acara bertajuk “Pesantren Inklusif Berdaya: Kick Off Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Berbasis Pesantren” itu dihadiri sekitar 400 tamu undangan, terdiri atas pejabat eselon I dan II dari pusat dan daerah, perwakilan Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, PNM, Baznas, Kementerian Agama, serta berbagai ormas dan pondok pesantren dari wilayah Kendal, Kota dan Kabupaten Semarang, serta Mranggen.(Pram/Nba)
