Selamat Datang Di Website Resmi Kantor Kementerian Agama Kota Semarang || Nikah di KUA GRATIS, di luar KUA membayar Rp 600 rb, disetorkan langsung ke Bank ||

Sejarah


Sejarah Pembentukan Kementerian Agama

2015-02-04 08:51:08

Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus  1945  (9  Ramadhan  1364  Hijriyah)  menetapkan  dasar-dasar  politik  negara terhadap  kehidupan  beragama,  yaitu:  "Negara  berdasar  atas  Ke-Tuhanan  Yang  Maha Esa"  dan  "Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2). Mengenai  hubungan  agama  dan  negara  menarik  disimak  pandangan  mantan  Menteri  Agama Prof. Dr. H.A. Mukti Ali dalam sambutan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1393 H tanggal 16 April 1973 di Istana Negara sebagai berikut: "Hingga abad 20 ini para negarawan dan  ahli pikir di dalam membicarakan hubungan antara negara dan agama selalu berpikir dalam pola  "bipolarisasi", negara itu kalau tidak sekuler, maka ia adalah theokratis. Kita semua mengetahui bahwa negara sekuler adalah suatu negara yang di antara ciri-cirinya ialah dimana hidup dan kehidupan bangsanya itu tidak ada hubungan sama sekali dengan nilai-nilai moral agama. Agama  tidak mempunyai tempat dalam suatu negara yang sekuler itu. Sebaliknya negara theokratis di antara ciri-cirinya ialah bahwa kepala negaranya adalah wakil Tuhan di negeri itu yang ucapan dan perbuatannya adalah pasti betul dan tidak dapat diganggu gugat. Dalam hal ini Indonesia udah  memilih  jalan  sendiri.  Indonesia  ini  adalah  bukan  negara  sekuler  dan  tidak  negara heokratis. Tetapi Indonesia adalah negara Pancasila dimana diantara lain-lain Ketuhanan Yang Maha Esa adalah salah satu falsafah negara dan falsafah hidup bagi rakyat dan bangsanya, dan di mana  rakyat  adalah  berdaulat  yang  Kedaulatannya  itu  dilakukan  dalam  bentuk Permusyawaratan.   Tuhan  tetap  Hidup  dan  Agung  di  negara  Republik  Indonesia  ini;  dan pembangunan dan hidup dan kehidupan bangsa Indonesia didasarkan kepada moral agama

 

Akan  tetapi,  realitas  politik  menjelang  dan  masa  awal  kemerdekaan  menunjukkan  bahwa  pembentukan  Kementerian  Agama  memerlukan perjuangan tersendiri. Pada waktu  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia (PPKI)  melangsungkan  sidang  hari  Ahad,  19 Agustus  1945  untuk  membicarakan  pembentukan  kementerian/departemen,  usulan tentang  Kementerian  Agama  tidak  disepakati oleh  anggota  PPKI.  Salah  satu  anggota  PPKI yang  menolak  pembentukan  Kementerian

Agama ialah Mr. Johannes Latuharhary. Diungkapkan oleh K.H.A. Wahid Hasjim sebagaimana  dimuat  dalam  buku  Sedjarah  Hidup  K.H.A.  Wahid  Hasjim  dan  Karangan Tersiar (Kementerian Agama, 1957: 856), "Pada waktu itu orang berpegang pada teori bahwa agama  harus  dipisahkan  dari  negara.  Pikiran  orang  pada  waktu  itu,  di  dalam  susunan pemerintahan tidak  usah  diadakan  kementerian tersendiri yang  mengurusi soal-soal  agama. Begitu di dalam teorinya. Tetapi di dalam prakteknya berlainan."

Lebih  lanjut  Wahid  Hasjim  menulis,  "Setelah  berjalan  dari  Agustus  hingga  November  tahun itu juga, terasa sekali bahwa soal-soal agama yang di dalam prakteknya bercampur dengan soal-soal lain di dalam beberapa tangan (departemen) tidak dapat dibiarkan begitu saja. Dan terasa perlu sekali berpusatnya soal-soal keagamaan itu di dalam satu tangan (departemen) agar  soal-soal  demikian  itu  dapat  dipisahkan  (dibedakan)  dari  soal-soal  lainnya.  Oleh  karena  itu, maka pada pembentukan Kabinet Parlementer yang pertama, diadakan Kementerian Agama. Model Kementerian Agama ini pada hakikatnya adalah jalan tengah antara teori memisahkan  agama dari negara dan teori persatuan agama dan negara." Keputusan untuk tidak membentuk Kementerian Agama dalam kabinet Indonesia yang

pertama,  menurut  B.J.  Boland,  telah  meningkatkan  kekecewaan  orang-orang  Islam  yang sebelumnya  telah  dikecewakan  oleh  keputusan  yang  berkenaan  dengan  dasar  negara,  yaitu Pancasila,  dan  bukannya  Islam  atau  Piagam  Jakarta.  Sebelumnya  dalam  rapat  besar  (sidang) Haji  Agus  Salim  (1884-1954)  sedang  menyampaikan  uraianhikmah maulid Nabi Muhammad SAW dalam PeringatanMaulid di Istana Negara Jakarta  pada tanggal 30 November 1952. Di barisan depan wakil Presiden RI Mohammad  Hatta  dan  Ibu  Rahmi  Hatta.  Perdana  Menteri  Wilopo,  Wakil  Perdana  Menteri Prawoto Mangkusasmito,serta para korps Diplomatik dari negara-negara sahabat. “Kembalilah  mempelajari  dan  mengamalkan  isi  Al-Quran”.  Kata  H.A  Salim upacaraperingatan hari besar Islam di Istana Negara diadakan semenjak Menteri Agama RIS K.H.A Wahid Hasjim pada awal1950-an. Badan  Penyelidik  Usaha - Usaha Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia (BPUPKI),  tanggal  11  Juli  1945  Mr.

Muhammad Yamin mengusulkan perlu di adakannya  kementeri an  yang istimewa,  yaitu  yang  berhubungan dengan agama. Menurut Yamin, "Tidak cukuplah jaminan kepada agama Islam

dengan  Mahkamah  Tinggi  saj a, melainkan  harus  kita  wujudkan menurut  kepentingan  agama  Islam

sendiri.  Pendek  kata  menurut kehendak rakyat, bahwa urusan agama Islam yang berhubungan dengan pendirian Islam, wakaf dan masjid dan penyiaran harus diurus oleh kementerian yang istimewa, yaitu yang kita namai Kementerian Agama, tegas Yamin. Pada  tanggal  25-27  November  1945  Komite  Nasional  Indonesia  Pusat  (KNIP)  yang merupakan  Parlemen  Indonesia  1945-1950,  menyelenggarakan  sidang  pleno,  dihadiri  224 orang anggota, di antaranya 50 orang dari luar Jawa (utusan Komite Nasional Daerah). Sidang dipimpin oleh Ketua KNIP Sutan Sjahrir dengan agenda membicarakan laporan Badan Pekerja (BP) KNIP, pemilihan keanggotaan/Ketua/Wakil Ketua BP KNIP yang baru dan tentang jalannya pemerintahan. Salah seorang pelaku sejarah K.H. Abu Dardiri dalam artikel singkat yang ditulisnya tahun 1956  mengenang  detik-detik  yang  menentukan  itu,  "…..sesudah  Proklamasi  kemerdekaan,  di Jakarta (Salemba) diadakan sidang KNI yang dihadiri oleh P.J.M. Presiden, P.J.M. Wakil Presiden dan  J.M.  Menteri-menteri  serta  utusan  dari  KNI  seluruh  Jawa.  Pada  waktu  itu  sedang  ramairamainya Batalyon X dan Tentara Gurka bersimarajalela di ibukota Jakarta. Pun pada waktu itu sdr.  Mr.  Moh  Roem  sedang  dioperasi  luka-lukanya  karena  tembakan  di  RSU  Salemba  yang berhadapan dengan gedung rapat KNI." Dalam  sidang  pleno  KNIP  tersebut  usulan  pembentukan  Kementerian  Agama disampaikan oleh utusan Komite Nasional Indonesia Daerah Keresidenan Banyumas yaitu K.H. Abu Dardiri, K.H.M Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro. Mereka adalah anggota KNI dari partai  politik  Masyumi.  Melalui  juru  bicara  K.H.M.  Saleh  Suaidy,  utusan  KNI  Banyumas mengusulkan,  "Supaya  dalam  negeri  Indonesia  yang  sudah  merdeka  ini  janganlah  hendaknya urusan agama hanya disambilkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan saja, tetapi hendaklah Kementerian Agama yang khusus dan tersendiri." Usulan  anggota  KNI  Banyumas  mendapat  dukungan  dari  anggota  KNIP  khususnya  dari partai  Masyumi,  di  antaranya  Mohammad  Natsir,  Dr.  Muwardi,  Dr.  Marzuki  Mahdi,  dan  M. Kartosudarmo.  Secara  aklamasi  sidang  KNIP  menerima  dan  menyetujui  usulan  pembentukan Kementerian  Agama.  Presiden  Soekarno  memberi  isyarat  kepada  Wakil  Presiden  Mohammad Hatta akan hal itu. Bung Hatta langsung berdiri dan mengatakan, "Adanya Kementerian Agama  tersendiri mendapat perhatian pemerintah." Pada mulanya terjadi diskusi apakah kementerian itu  dinamakan  Kementerian  Agama  Islam  ataukah  Kementerian  Agama.  Tetapi  akhirnya diputuskan nama Kementerian Agama.

Pembentukan Kementerian Agama dalam Kabinet Sjahrir II ditetapkan dengan Penetapan Pemerintah No 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946 (29 Muharram 1365 H) yang berbunyi; Presiden Republik Indonesia, Mengingat: usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Kementerian Agama. Keberadaan  Kementerian  Agama  sebagai  organisasi  negara  yang  membidang  agama dalam pemerintahan merupakan hasil perjuangan umat Islam khususnya, dan seluruh bangsa

Indonesia  pada  umumnya.  Para  pemimpin  Islam  ketika  itu  berhasil  memperjuangkan Kementerian Agama atas dasar pemikiran bahwa Kementerian Agama adalah bagian yang wajar dalam  tata  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pembentukan  Kementerian Agama, sebagaimana diungkapkan R. Moh. Kafrawi (mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama), "…. dihasilkan dari suatu kompromi antara teori sekuler dan Kristen tentang pemisahan gereja dengan negara, dan teori muslim tentang penyatuan antara keduanya. Jadi Kementerian Agama itu timbul dari formula Indonesia asli yang mengandung kompromi antara dua konsep yang berhadapan muka: sistem Islami dan sistem sekuler." Dalam  hubungan  dengan  eksistensi  Kementerian  Agama,  pengamat  asing  B.J.  Boland sampai pada kesimpulan sebagaimana ditulis dalam The Struggle of Islam in Modern Indonesia, "Jadi, (negara) Indonesia baru ini lahir bukan sebagai negara Islam menurut konsepsi Islam yang ortodoks,  juga  bukan  sebagai  negara  sekuler  yang  memandang  agama  semata-mata  masalah

pribadi. Karena itu, pembentukan dan eksistensi Kementerian Agama itu tidak dapat dipisahkan

dan jiwa dan semangat Piagam Jakarta dan dari perjuangan konstitusional para nasionalis Islami

dalam bidang konstitusi dan pemerintahan umumnya." Pembentukan Kementerian Agama pada waktu itu dipandang sebagai kompensasi atas sikap toleransi wakil-wakil pemimpin Islam, mencoret tujuh kata dalam Piagam Jakarta yaitu "Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya."  Moh Slamat Anwar (mantan Irjen Kementerian Agama) menyatakan misi yang diemban Kementerian Agama  adalah  "mengagamakan  bangsa"  agar  bangsa  Indonesia  tetap  menjadi  bangsa  yang beragama sepanjang masa. Pengumuman berdirinya Kementerian Agama disiarkan oleh pemerintah melalui siaran Radio  Republik  Indonesia.  Haji  Mohammad  Rasjidi  diangkat  oleh  Presiden  Soekarno  sebagai Menteri Agama RI Pertama. H.M. Rasjidi adalah seorang ulama berlatar belakang pendidikan Islam  modern  dan  di  kemudian  hari  dikenal  sebagai  pemimpin  Islam  terkemuka  dan  tokoh Muhammadiyah. Rasjidi saat itu adalah menteri tanpa portfolio dalam Kabinet Sjahrir. Dalam

jabatan  selaku  menteri  negara  (menggantikan  K.H.A.Wahid  Hasjim),  Rasjidi  sudah  bertugas mengurus permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam. Kementerian Agama mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang semula berada pada beberapa  kementerian,  yaitu  Kementerian  Dalam  Negeri,  yang  berkenaan  dengan  masalah perkawinan,  peradilan  agama,  kemasjidan  dan  urusan  haji;  dari Kementerian Kehakiman, yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Islam Tinggi; dari Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan,  yang  berkenaan  dengan  masalah  pengajaran  agama  di sekolah-sekolah. Sehari  setelah  pembentukan  Kementerian  Agama,  Menteri Agama  H.M.Rasjidi  dalam  pidato  yang  disiarkan  oleh  RRI  Yogyakarta

menegaskan  bahwa  berdirinya  Kementerian  Agama  adalah  untuk memelihara  dan  menjamin  kepentingan  agama  serta  pemeluk-pemeluknya.

Pidato  pertama  Menteri  Agama  HM.  Rasjidi  tersebut  dimuat  oleh  Harian  Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta tanggal 5 Januari 1946. Dalam  Konperensi  Jawatan  Agama  seluruh  Jawa  dan  Madura  di  Surakarta  tanggal  17 - 18 Maret 1946, Menteri Agama H.M. Rasjidi menguraikan kembali sebab-sebab dan kepentingannya Pemerintah  Republik  Indonesia  mendirikan  Kementerian  Agama  yakni  untuk  memenuhi kewajiban Pemerintah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Bab XI pasal 29, yang menerangkan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (ayat 1 dan 2). Jadi, lapangan pekerjaan Kementerian Agama ialah mengurus segala hal yang bersangkut paut dengan agama dalam arti seluas-luasnya.".

Maklumat Kementerian Agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946 menetapkan:

 

Pertama, Shumuka yang dalam zaman Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi  Jawatan Agama Daerah, yang selanjutnya ditempatkan di bawah Kementerian Agama.

 

Kedua, hak untuk mengangkat penghulu Landraad (sekarang bernama Pengadilan Negeri), ketua dan anggota Raad Agama yang dahulu ada di tangan pemerintah kolonial Hindia Belanda, selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.

 

Ketiga, hak untuk mengangkat penghulu masjid, yang dahulu ada tangan Bupati, selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama. Pada  tanggal  5  Juni  1946,  Menteri  Agama  H.M.  Rasjidi  di  Yogyakarta  mengeluarkan  maklumat  yang  ditujukan  kepada  para  Penghulu  seluruh  Jawa  dan  Madura  berbunyi  sebagai

berikut:

Assalamualaikum w. w.

Merdeka!

Berhubung dengan berdirinya Kementerian Agama yang meliputi semua Jawatan Agama, Mahkamah Islam Tinggi, Rapat-rapat Agama serta urusan-urusan Kemasjidan, maka bersama ini saya minta sudilah kiranya Tuan-tuan memperhatikan hal-hal sebagai tersebut di bawah ini:

 

  • Jawatan-jawatan tersebut di atas itu dulu termasuk dalam Kementerian lain-lain, sehingga walaupun pekerjaan kesemuanya dalam kalangan Agama, akan tetapi oleh karena dulu lain-lain golongan sudah barang tentu kerja bersama ini belum begitu lancar adanya.
  • Pun  pada  umumnya  dalam  golongan  Kepenghuluan  masih  terdapat  "warisan" Pemerintah Hindia Belanda dulu, sebagai akibat dari politik Belanda.
  • Politik  Belanda  dengan  sengaja  menjauhkan  para  Pegawainya  dari  tiap-tiap pergerakan  rakyat,  sehingga  para  Penghulu  dan  Pegawainya  terasing  dari pergerakan  Islam,  pun  pula  dari  para  Alim  Ulama.  Oleh  karena  para  Kepala Jawatan Agama Daerah diambilnya dari Kaum Pergerakan atau dari Alim Ulama yang berpengaruh, sudah barang tentu antara Kepala Jawatan Agama Daerah dan para  Penghulu  dan  Pegawainya  masih  ada  halangan-halangan  untuk  bekerja bersama-sama.  Mulai  sekarang  hendaknya  halangan  itu  dilenyapkan  selekas mungkin, dengan jalan apa pun, terutama dengan jalan mengadakan pertemuan kunjung mengunjungi dan sebagainya sehingga semua Jawatan Agama seluruhnya merupakan badan yang kokoh kuat.
  • Pada umumnya, terkecuali beberapa kemasjidan, kemasjidan merupakan badan yang  seolah-olah  tidak  hidup  lagi,  terpisah  hubungannya  dengan  masyarakat. Tidak  saja  golongan  Kepenghuluan,  pun  umat  Islam  pada  umumnya  hanya mementingkan  keakhiratan  saja,  sehingga  umat  Islam  dalam  segala  lapangan sangat  ketinggalan  kesemuanya.  Hendaknya  zaman  sekarang  ini,  zaman
  • kemerdekaan,  zaman  yang  terbaik  untuk  menghilangkan  ketinggalanketinggalan itu dengan lambat laun. Pun ajaran Islam, sebagai termaktub dalam al Quran,  (artinya)  "Dan  carilah  pada  apa  yang  telah  dianugerahkan  Allah kepadamu  (kebahagiaan)  negeri  akhirat,  dan  janganlah  kamu  melupakan
  • bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi.."  dan tersebut dalam hadis Nabi Saw, (artinya); "Berbuatlah untuk dunia seolah kamu akan hidup selama-lamanya dan berbuatlah untuk akhirat seolah kamu akan mati besok.", yang maksudnya Tuantuan tentu lebih paham daripada kami, menganjurkan supaya tidak melupakan duniawi.

 

Dalam  hal  ini  Tuan-tuan  Penghulu  dapat  memberi  pimpinan,  asal  saja  tidak melanggar aturan-aturan Negeri. Jika tidak begitu kedudukan para Penghulu tentu akan merosot sehingga telah kejadian di beberapa tempat kekuasaan Penghulu telah hilang sama sekali.Pada khutbah-khutbah Jumat dapat diisi dengan hal-hal yang aktuail, yang cocok dengan keadaan zaman, sehingga perhatian umat Islam pun pula dapat ditujukan pada kejadian-kejadian  masyarakat.  Dalam  hal  ini  Tuan-tuan  Penghulu  dapat  bekerja bersama-sama dengan Kepala Jawatan Agama Keresidenan. Dalam masa yang lampau kepenghuluan  ialah  sumber  pengetahuan,  dan  hendaknya  kemasjidan  ditujukan  ke arah  itu  atau  dengan  pendek  kata  kemasjidan  diubah,  disempurnakan  sehingga merupakan badan yang hidup sesuai dengan keadaan zaman.Sekian  dulu,  mudah-mudahan  pekerjaan  Tuan-tuan  yang  sesulit  ini  dapat memberi manfaat pada umat Islam dunia dan akhirat. Amin.

 

Menteri Agama

H.M. Rasjidi

 

 

Melalui  perjuangan  yang  gigih  dan  tanpa  pamrih  para  pendahulu  kita,  sejarah Kementerian Agama menyatu dengan sejarah NKRI. Bahkan dalam masa revolusi fisik dan  diplomasi  mempertahankan  kemerdekaan,  Kantor  Pusat  Kementerian  Agama turut hijrah ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Kementerian Agama di masa H.M. Rasjidi dapat  disebut  "kementerian  revolusi",  karena  ketika  awal  dibentuk,  Kementerian Agama  sejak  12  Maret  1946  berkantor  di  ibukota  revolusi,  Yogyakarta.  Dalam  Maklumat Kementerian Agama No 1 tanggal 14 Maret 1946 diumumkan alamat sementara kantor pusat Kementerian Agama adalah di Jalan Bintaran No 9 Yogyakarta. Kemudian bulan Mei 1946 alamat Kementerian Agama pindah ke Jalan Malioboro No 10 Yogyakarta. Kantor ini tersedia berkat jasa

baik tokoh Muhammadiyah K.H. Abu Dardiri dan K.H. Muchtar. Dalam waktu tersebut tugas-tugas menteri agama secara fakultatif tetap memiliki akses dengan Jakarta.Setelah  berdirinya  Kementerian  Agama,  urusan  keagamaan  dan   peradilan  agama  bagi umat  Islam  yang  telah  berjalan  sejak  prakemerdekaan  menjadi  tanggung  jawab Kementerian Agama. Semula hal itu berlaku di  Jawa  dan  Madura,  tetapi  setel ah terbentuknya  kembali  Negara  Kesatuan Republik Indonesia yang didorong oleh mosi integral  Mohammad  Natsir  (periode berlakunya  UUDS  1950)  dan  penyerahan urusan  keagamaan  dari  bekas  negaranegara  bagian  Republik  Indonesia  Serikat (RIS)  kepada  menteri  agama,  maka  secara de  jure  dan  de  facto,  tugas  dan  wewenang dalam urusan agama bagi seluruh wilayah RI menjadi tanggung jawab menteri agama.Dalam  perkembangan  selanjutnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  33  Tahun  1949  dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950  serta Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1951 antara lain menetapkan kewajiban dan lapangan tugas Kementerian Agama yaitu:

 

1. Melaksanakan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya;

2. Menjaga  bahwa  tiap-tiap  penduduk  mempunyai  kemerdekaan  untuk  memeluk  agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya;

3. Membimbing,  menyokong,  memelihara  dan  mengembangkan  aliran-aliran  agama  yang

sehat;

4. Menyelenggarakan, memimpin dan mengawasi pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri;

5. Memimpin,  menyokong  serta  mengamat-amati  pendidikan  dan  pengajaran   di madrasah-madrasah dan perguruan-perguruan agama lain-lain;

6. Mengadakan pendidikan guru-guru dan hakim agama;

7. Menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan pengajaran rohani kepada anggota-anggota  tentara,  asrama-asrama,  rumah-rumah  penjara  dan  tempat-tempat  lain yang dipandang perlu;

8. Mengatur,  mengerjakan  dan  mengamat-amati  segala  hal  yang  bersangkutan  dengan pencatatan pernikahan, rujuk dan talak orang Islam;

9. Memberikan bantuan materiil untuk perbaikan dan pemeliharaan tempat-tempat beribadat

(masjid-masjid, gereja-gereja dll);

10.Menyelenggarakan, mengurus dan mengawasi segala sesuatu yang bersangkut paut dengan

Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi;

11.Menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan wakaf-wakaf;

12.Mempertinggi kecerdasan umum dalam hidup bermasyarakat dan hidup beragama.

 

Pada waktu memperingati 10 tahun berdirinya Kementerian Agama, tahun 1956, Menteri  Agama K.H. Muchammad Iljas menegaskan kembali politik keagamaan dalam Negara Republik Indonesia.  Ditegaskannya,  fungsi  Kementerian  Agama  adalah  merupakan  pendukung  dan pelaksana utama asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksud dan tujuan mendirikan Kementerian Agama, selain untuk memenuhi tuntutan sebagian besar rakyat beragama di tanah air ini, yang merasa  urusan  keagamaan  di  zaman  penjajahan  dahulu  tidak  mendapat  layanan  yang semestinya, juga agar soal-soal yang bertalian dengan keagamaan diurus serta diselenggarakan oleh suatu instansi atau kementerian khusus, sehingga pertanggungan jawab, beleid, dan taktis berada di tangan seorang menteri.

 

File dalam bentuk PDF dapat didownload disini